MAKASSAR – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar Kelas Prebunking di Aula Kantor KPU Makassar, Kamis (14/9/2023).
Kegiatan ini juga diprakarsai oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan didukung oleh cekfakta.com dan Google News Initiative.
Peserta pada kegiatan ini sebanyak 67 orang yang terdiri dari Anggota PPK se-Kota Makassar dan Staf KPU Makassar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Faridl Wajdi selaku Ketua KPU Makassar, Gunawan Mashar selaku Anggota KPU Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan, Andi Fauziah Astrid selaku Koordinator Wilayah Mafindo Makassar, dan empat fasilitator Kelas Prebunking, Muannas, Nurul Septiani, Muhajir, dan Muhammad Sahid.
Faridl Wajdi dalam sambutannya mengapresiasi Mafindo Makassar karena telah mengajak KPU Makassar bekerjasama dalam menyelenggarakan Kelas Prebunking. Faridl memandang Kelas Prebunking sangat penting khususnya di momen Pemilu 2024 ini.
Karena setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu ada celah bagi hoaks politik menyebar ke ruang digital, dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Salah satu entitas yang sering menjadi bahan narasi hoaks adalah penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu.
“Serapi apa pun dan setransparan apa pun desain Pemilu yang kami lakukan pasti selalu akan muncul tuduhan KPU dan Bawaslu curang. Apa pun hasil pemilunya kesimpulannya hanya satu KPU dan Bawaslu curang,” ujarnya.
Faridl menyadari jika ada banyak fakta mengenai Pemilu yang membutuhkan penjelasan detail dari KPU agar masyarakat tidak termakan hoaks yang saat ini sudah banyak muncul ke permukaan.
Hal inilah yang membuat kegiatan Kelas Prebunking menjadi penting diikuti oleh penyelenggara. Agar para penyelenggara dapat mengendalikan informasi valid untuk menambah wawasan masyarakat mengenai kepemiluan. Hanya dengan cara ini, masyarakat bisa kebal terhadap serangan hoaks.
“Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu tidak menjadi mitos. Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu sebagai sebuah fakta. Itulah mengapa kita perlu mengendalikan informasi karena banyak peristiwa Pemilu yang perlu penjelasan cukup. Kita tidak bisa kendalikan otak dan telinga orang, tapi kita bisa mengendalikan informasi yang cukup,” ujarnya.
Sementara Astrid mengatakan, hoaks politik diprediksi akan meningkat di Pemilu 2024. Dalam 3 bulan belakangan ini dihitung dari Maret hingga Mei, sudah ada sekitar kurang-lebih 500 konten hoaks politik yang tersebar di jagat digital. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan Pemilu 2024. “Bayangkan saja sampai September ini sudah berapa banyak hoaks yang tersebar. Hoaks politik diprediksi akan naik,” ujarnya.
Maraknya hoaks politik tentu akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Sebab hoaks politik mampu mendelegitimasi proses pemilu dan mengubah sikap masyarakat menjadi negatif mengenai kinerja KPU dan Bawaslu.
Hoaks dan ujaran kebencian juga bisa menimbulkan risiko perpecahan di masyarakat. Melalui Kelas Prebunking, diharapkan para penyelenggara di KPU Makassar dapat mencegah dan mengantisipasi peredaran misinformasi dan disinformasi untuk meredam potensi penyebaran hoaks.
“Kami berharap melalui pelatihan ini para peserta memahami peta disinformasi Pemilu, memahami urgensi prebunking dan mampu menyusun strategi dan produksi konten prebunking,” ujarnya.
“Setelah kegiatan ini diharapkan peserta sudah bisa melakukan cek fakta sendiri dan membantu men-share informasi valid mengenai Pemilu ke teman-temannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid,” tambah Astrid.
Salah satu peserta, Irfan yang juga sebagai Koordinator Divisi Data dan Informasi PPK Kecamatan Manggala mengapresiasi kegiatan Kelas Prebunking. Karena dengan mengikuti kelas ini Irfan akhirnya tahu bagaimana hoaks bekerja dan cara mencegahnya. Sebagai penyelenggara, Irfan merasa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasannya mengenai pembuatan konten prebunking.
“Kegiatan ini sangat menarik. Kita belajar membongkar bagaimana hoaks itu bekerja di tengah masyarakat utamanya pada konteks Pemilu yang dalam waktu dekat akan kami selenggarakan. Bagi kami penyelenggara pemilu tentu isu-isu hoaks senantiasa berseliweran bahkan kadang menyerang kami sebagai penyelenggara. sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggara sering kali menjadi korban hoaks,” ujarnya.
Sebagai informasi, prebunking adalah tindakan mencegah dan mengantisipasi peredaran misinformasi dan disinformasi. Proses membongkar kebohongan sebelum informasi keliru menyerang. Prebunking berbeda dengan debunking yang bekerja untuk membongkar kebohongan setelah informasi keliru menyerang dengan melakukan pengecekan fakta. (*)