Menjelang Pemilu 2024, penyelenggara pemilu biasanya akan menjadi sasaran empuk para pembuat hoaks di media sosial. Salah satu isu yang viral pada Pemilu tahun 2019 lalu adalah isu server KPU yang diserang hacker bayaran dan dikendalikan dari Singapura untuk memenangkan kubu tertentu.
Sebagai masyarakat, kita sudah seharusnya lebih awas, bersiaga, serta mempersiapkan diri agar tidak terjebak tipu daya pembuat hoaks di periode pemilu kali ini. kita perlu tahu apa penyebab yang membuat hoaks seperti ini masih laris manis di masyarakat.
Pertama, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa rekapitulasi suara pemilu sejak tahun 1955 hingga sekarang dilakukan secara manual dan berjenjang. Proses rekapitulasi manual ini dilakukan dari TPS yang telah mencatatkan jumlah suara ke formulir model C1 yang terbagi atas hasil pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Lalu hasil tersebut dikirim ke tingkat kecamatan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan berjenjang seterusnya ke tingkat kota, provinsi, hingga Nasional. Semua proses ini dilakukan secara manual dengan saksi dan tanda tangan, hal ini sekaligus mematahkan logika bahwa server KPU yang di-hack untuk memenangkan kubu tertentu, karena data di server tidak bisa mengintervensi hasil pemilu yang proses rekapitulasinya dilakukan secara terbuka dan manual berjenjang.
Alasan kedua kenapa hoaks server KPU akan tetap laris menjelang pemilu karena masih kurangnya konten edukasi yang menjelaskan proses alur rekapitulasi hasil pemilu yang dilakukan secara manual dengan saksi di setiap TPS dan prosesnya.
Semoga infografis ini mampu membantu kalian untuk lebih paham tentang proses dan logika penyerangan server, website maupun sistem perhitungan suara (SITUNG/SIREKAP) KPU tidak akan bisa menentukan hasil pemilu. Mari mempersiapkan diri secara lebih kritis untuk menghadapi Pemilu 2024.